Program pendidikan di Indonesia dianggap tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola pendidikan. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, meyakini bahwa penguatan tata kelola Sekolah Rakyat sangat penting agar program ini dapat mencapai tujuannya sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan upaya nyata untuk memberikan pendidikan yang adil dan berpihak pada kelompok kurang mampu, membuka akses bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Guna menjamin kualitas pendidikan yang maksimal, Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk memastikan anak-anak dari desil 1 dan 2 DTSEN mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya. Sistem berasrama diterapkan untuk menciptakan pembelajaran yang intensif dan membangun karakter disiplin, mandiri, serta berjiwa sosial. Keberhasilan program ini juga didukung oleh manajemen yang transparan dan akuntabel melalui pembentukan Gugus Tugas Pengendalian Operasional.
Visi besar Sekolah Rakyat sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai aset utama bangsa. Dengan tujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia untuk mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam sektor pendidikan.
Prof. Nuh menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi tempat pembentukan karakter dan kemandirian, bukan sekadar tempat belajar. Dengan dukungan tata kelola yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, pendidikan dapat menjadi alat untuk mengakhiri siklus kemiskinan dan meningkatkan daya saing bangsa. Program Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya mencetak siswa berprestasi, namun juga generasi muda yang siap menghadapi tantangan global dengan semangat kebangsaan dan kemandirian tinggi.
