Ratusan warga Gresik melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE) Gresik untuk menyoroti peluang kerja yang dianggap terbatas. Para pendemo dari berbagai wilayah di Kabupaten Gresik menyuarakan aspirasi mereka dengan orasi dan spanduk di aksi tersebut. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, bertemu langsung dengan para pendemo untuk mendengarkan keluhan dan pertanyaan mereka terkait prioritas kerja bagi warga Gresik di JIIPE.
Bupati menyatakan bahwa Pemkab Gresik bekerja sama dengan pemerintah desa dan melalui sistem online Gresik Kerja untuk memberikan kesempatan kerja kepada warga asli Gresik di KEK JIIPE. Namun, beberapa warga mengungkapkan kesulitan dengan sistem online yang dijalankan dalam perekrutan. Bupati mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak bermaksud mempersulit proses rekrutmen, namun menekankan pentingnya kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Pemerintah daerah juga akan mengadakan pertemuan dengan pihak konstruksi dan manajemen JIIPE untuk mencari solusi terhadap keluhan warga. Disnaker Gresik menjadwalkan pertemuan pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan harapan dapat menindaklanjuti keluhan warga dengan langkah konkret. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah memastikan bahwa warga Gresik mendapat prioritas dalam peluang kerja di KEK JIIPE.
