Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyampaikan pendapatnya bahwa penguatan regulasi dan sistem verifikasi lebih realistis daripada membatasi jumlah akun media sosial yang dimiliki oleh satu orang. Menurutnya, langkah ini dapat membantu menekan penyalahgunaan, seperti penyebaran hoaks dan akun palsu, tanpa mengorbankan kebebasan dan kenyamanan pengguna. Pendapat ini disampaikan dalam wacana terkait pembatasan satu orang satu akun medsos, yang kini tengah menjadi perhatian publik.
Penggunaan media sosial diidentifikasi sebagai ruang ekspresi yang memungkinkan orang memisahkan identitas pribadi, profesional, dan komunitas. Hal ini menyebabkan banyak pengguna membuat akun berbeda untuk alasan privasi atau kepentingan tertentu. Heru menyoroti bahwa menerapkan aturan satu orang satu akun dapat membatasi kebebasan berekspresi dan aktivitas digital yang sah.
Untuk mengatasi penyalahgunaan akun, Heru lebih menyarankan untuk memperkuat regulasi dan sistem verifikasi. Misalnya, platform media sosial dapat meminta verifikasi melalui nomor telepon atau identitas digital sehingga pemilik akun dapat dilacak saat terjadi pelanggaran. Menambahkan regulasi yang mengharuskan transparansi dari platform digital juga dianggap penting untuk menindak cepat laporan terkait akun palsu, penipuan, dan ujaran kebencian.
Sementara itu, pemerintah juga disarankan untuk mendorong standar perlindungan data yang ketat dan memberikan edukasi kepada pengguna, sehingga ekosistem digital yang aman, transparan, dan adil dapat tercipta. Usulan satu orang satu akun media sosial sebelumnya mencuat dari DPR dan kementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengungkapkan tujuan mulia untuk menciptakan ruang digital yang sehat.
Meskipun tujuan yang diinginkan adalah ruang digital yang bersih dan aman, implementasi aturan satu orang satu akun jelas memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Banyak aspek seperti identitas, privasi, verifikasi, dan kenyamanan pengguna perlu dipertimbangkan agar pertumbuhan digital dapat tetap berlangsung sehat dan adil. Semua pihak terlibat, mulai dari perusahaan platform media sosial hingga pemerintah, perlu bekerja sama dalam menyusun regulasi yang bermanfaat bagi semua pihak.
