Gedung Pusat Kebugaran DPRD Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, tengah menjadi sorotan publik karena minimnya transparansi dalam pembangunannya. Proyek ini tidak dilengkapi dengan papan informasi, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengetahui sumber anggaran dan nilai proyek tersebut. Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, enggan memberikan penjelasan mengenai anggaran pembangunan dan menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Kepala Bagian Protokol, Persidangan, dan Perundang-Undangan DPRD Jabar, Anggi Januari Christi. Menurut Dodi, semua hal terkait kehumasan sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada Anggi.
Absennya papan informasi dalam proyek ini menuai pertanyaan seputar kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mewajibkan penggunaan dana publik dalam kegiatan pembangunan untuk disampaikan secara terbuka agar masyarakat bisa mengawasinya. Hal ini menjadi sorotan utama dalam pembangunan Gedung Pusat Kebugaran DPRD Jabar.
