Pimpinan DPR memberikan respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang telah menyetujui pertemuan besok. Meskipun belum ada kepastian siapa di pemerintah yang akan menerima mereka, DPR akan melakukan tinjauan komprehensif mengenai tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda “17 + 8”. Pemimpin fraksi akan bertemu untuk mencapai konsensus dan menyelaraskan posisi mereka.
Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Mereka menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terhubung dengan undang-undang lain yang harus dihindari tumpang tindihnya. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai.
Revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu agar RUU KUHAP selesai sebelum akhir sesi. Tujuannya adalah agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat dilanjutkan tanpa hambatan.
Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari masa lalu dan menjadikannya dasar evaluasi bersama ke depan.
