Program “Sekolah Rakyat” yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan resmi dimulai pada tahun akademik 2025/2026, dimulai dengan masa orientasi siswa pada hari Senin, 14 Juli. Program ini merupakan bagian kunci dari visi Indonesia yang lebih luas untuk mempersiapkan modal manusia yang tangguh untuk agenda Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat adalah implementasi langsung dari prioritas Asta Cita keempat Presiden. Presiden Prabowo percaya bahwa pendidikan adalah alat paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan. Kemiskinan tidak boleh diwariskan,” kata Adita Irawati, Senior Expert Staff di Kantor Komunikasi Presiden (KPCO), pada hari Minggu (13 Juli).
Sekolah Rakyat adalah inisiatif sekolah berasrama yang sepenuhnya didanai yang dirancang khusus untuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan sangat miskin. Menurut Adita, banyak keluarga di desil pendapatan terendah – seperti yang tercatat dalam Data Sosial Ekonomi Nasional Terpadu Indonesia (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) – masih kekurangan akses ke pendidikan berkualitas karena kendala keuangan.
“Meskipun sekolah umum sebenarnya gratis, biaya tersembunyi seperti transportasi, makanan, seragam, dan perlengkapan sekolah tetap menjadi beban. Bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya ini tidak terjangkau,” jelasnya.
Kemiskinan membatasi akses ke layanan publik penting seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Pada September 2024, data BPS menunjukkan bahwa 24,06 juta orang – 8,57% dari total populasi – tinggal di bawah garis kemiskinan, termasuk 3,17 juta yang dikategorikan sebagai orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Kenyataan ini merupakan tantangan besar dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia 2045. Kemiskinan sangat menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses ke pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan gizi yang memadai. Kendala-kendala ini mengakibatkan tingkat literasi dan keterampilan yang lebih rendah, mengurangi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan prospek ekonomi mereka.
Kesulitan ekonomi tetap menjadi hambatan utama untuk akses yang adil terhadap pendidikan. Menurut data BPS tahun 2024, tingkat partisipasi kasar (GER) untuk pendidikan menengah atas di antara rumah tangga dengan pendapatan terendah (kuartil 1) hanya 74,45%, dibandingkan dengan 97,37% di kuartil tertinggi (kuartil 5).
Anak-anak usia 16-18 tahun memiliki tingkat ketidakmendaftaran sekolah tertinggi sebesar 19,2%. Sekitar 730.703 lulusan sekolah menengah pertama tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas, dengan 76% keluarga menyatakan kesulitan ekonomi sebagai alasan utama. Sebanyak 8,7% anak terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan keluarga yang menghambat pendidikan mereka.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) juga menunjukkan tingkat putus sekolah sebesar 1,12% di tingkat sekolah menengah pertama dan 1,19% di tingkat sekolah menengah atas.
Sebagai respons, Presiden Prabowo telah meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk memastikan anak-anak dari latar belakang rentan dapat mengakses pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa beban biaya hidup.
“Dengan Sekolah Rakyat, semua kebutuhan siswa – pendidikan, akomodasi, makanan, dan perlengkapan – akan sepenuhnya ditanggung oleh negara,” tegas Adita.
Lebih dari sekadar memastikan akses, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan keterampilan hidup berdasarkan bakat dan potensi masing-masing siswa, memberdayakan mereka untuk memasuki dunia kerja atau memulai usaha mereka sendiri. Tujuannya adalah memungkinkan siswa-siswa ini untuk mengangkat diri mereka sendiri, keluarga, dan komunitas mereka.
“Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada para menterinya bahwa Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan presisi, integritas, dan dampak yang nyata. Siswa-siswa ini diharapkan menjadi pemimpin muda yang mampu berkontribusi pada pencapaian Visi Emas Indonesia 2045,” tutup Adita.
