Legalitas Garap Perhutanan Sosial Bondowoso: 9.500 Hektar Hutan Siap Sejahterakan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bondowoso bekerja sama dengan lembaga dan masyarakat setempat untuk mempercepat program perhutanan sosial. Melalui rapat koordinasi, Pemkab Bondowoso memfasilitasi Pokja masyarakat di sekitar hutan untuk mengembangkan program kehutanan sosial dengan total lahan seluas 9.500 hektar. Langkah ini dianggap sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkab Bondowoso dalam menunjukkan komitmen dan keberpihakan kepada masyarakat kecil dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara langsung. Penjabat Sekretaris Daerah Bondowoso, Anisatul Hamidah, menegaskan dukungan penuh daerah tersebut terhadap pelaksanaan program kehutanan nasional. Dalam rapat koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Anis menyatakan komitmen dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan yang legal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemkab Bondowoso masih menunggu penetapan resmi luas wilayah hutan untuk dialokasikan kepada masyarakat, sebagai langkah awal pelaksanaan program. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, menekankan pentingnya percepatan pembentukan struktur kelembagaan untuk program perhutanan sosial agar program tersebut dapat segera dijalankan. Perhutanan sosial menjadi peluang baru bagi masyarakat untuk mengelola hutan negara melalui skema redistribusi. Potensi ekonomi sektor hasil hutan bukan kayu seperti madu hutan, rotan, bambu, dan tanaman obat juga dapat memberikan sumber penghasilan baru yang menjanjikan bagi masyarakat. Masyarakat di Bondowoso tengah menjalani proses verifikasi untuk mengakses program perhutanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan secara keberlanjutan.

Source link