Di tengah persaingan geopolitik yang semakin intensif di luar angkasa, penting bagi Indonesia untuk segera merumuskan strategi nasional yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi kepentingan jangka panjang bangsa. Hal ini dibahas dalam diskusi publik yang bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI. Diskusi ini melibatkan berbagai pakar lintas sektor.
Tokoh-tokoh nasional dari parlemen, kementerian/lembaga, militer, akademisi, dan media berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Mereka menyoroti urgensi pembahasan isu strategis ini. Salah satu pembicara, Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN, menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa mutlak diperlukan untuk kedaulatan dan daya saing bangsa.
Indonesia, sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini dihadapkan pada tantangan besar seperti lemahnya pengelolaan program antariksa, keterbatasan pendanaan, dan ketiadaan arah kebijakan yang jelas pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Karena itu, langkah strategis perlu diakselerasi agar Indonesia dapat bertransformasi menjadi produsen aktif dalam ekonomi luar angkasa yang menjanjikan.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menekankan bahwa pentingnya ruang angkasa sebagai domain strategis setara dengan darat, laut, dan udara. Dalam konteks rivalitas global dan militarisisasi orbit, Indonesia tidak bisa lagi bersikap pasif. Ia mengusulkan revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk koordinasi lintas sektor demi keberhasilan pengelolaan antariksa.
Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia, menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal akses data dan teknologi antariksa. Ia menekankan bahwa kemandirian antariksa penting untuk ketahanan nasional dan pelayanan publik di daerah terpencil, mitigasi bencana, dan pemantauan perbatasan. Anggarini mendorong pembangunan ekosistem antariksa nasional yang kuat untuk mendukung ekonomi luar angkasa.
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mengakui bahwa penguasaan antariksa menandai kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI melihat antariksa sebagai pilar strategis ketahanan nasional dan mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional sebagai langkah awal menuju tata kelola antariksa yang berdaulat.
Yusuf Suryanto dari Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya kerangka pembiayaan, lembaga yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten dalam mencapai kemandirian antariksa. Meskipun Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis, investasi antariksa masih tertinggal.
Diskusi ini menyoroti kurangnya dukungan politik terhadap sektor antariksa karena dampaknya yang tidak langsung terasa oleh masyarakat. Namun, potensi keberlanjutan Badan Antariksa dalam waktu dekat memberikan harapan bagi perkembangan positif di masa mendatang.
Kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa Indonesia perlu segera bertindak dan merumuskan strategi antariksa nasional yang komprehensif untuk tidak hanya menjadi penonton dalam persaingan antariksa global. Tanpa aksi nyata dan komitmen yang kuat, harapan untuk menjadi pemain aktif dalam ekonomi luar angkasa hanya akan menjadi angan-angan di orbit yang tak pasti.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
