Pemerintah Vietnam telah memberikan instruksi kepada seluruh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan internet untuk membatasi akses terhadap aplikasi media sosial Telegram. Perintah ini disampaikan oleh Departemen Telekomunikasi Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam, yang menegaskan perlunya melaporkan perkembangan pembatasan sebelum 2 Juni mendatang. Tindakan pembatasan ini didasarkan pada rekomendasi dari Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi dari Kementerian Keamanan Publik yang menemukan adanya pelanggaran serius dalam penggunaan aplikasi Telegram di Vietnam.
Menurut Wakil Direktur Departemen Telekomunikasi Vietnam, Nguyen Anh Cuong, langkah pembatasan akses terhadap Telegram merupakan sebuah keharusan bagi semua perusahaan telekomunikasi di negara tersebut. Hal ini dilakukan karena sebanyak 68 persen dari total 9.600 saluran grup Telegram di Vietnam diduga terlibat dalam aktivitas yang berbahaya atau ilegal, seperti menyebarkan propaganda anti-pemerintah, perdagangan narkoba, dan merencanakan aksi terorisme.
Telegram juga telah mengonfirmasi penerimaan permintaan dari Otoritas Telekomunikasi Vietnam dan akan memberikan tanggapan pada 27 Mei. Sementara itu, reaksi masyarakat terhadap pembatasan ini terbagi, dengan sebagian mendukung untuk menanggulangi kejahatan dunia maya dan yang lain khawatir akan gangguan pada pekerjaan dan komunikasi digital mereka. Konflik ini mencerminkan kompleksitas dalam mengatur penggunaan aplikasi media sosial dalam lingkup negara.
