Reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam tata kelolanya. Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menyoroti dua aspek utama yang perlu dibenahi, yakni pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Tantangan Pengawasan dan SDM dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang berlangsung pada Rabu (19/3/2025) di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta, Reformasi Intelijen Indonesia mengungkapkan bahwa sistem pengawasan intelijen saat ini masih bersifat politis. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen dinilai belum cukup efektif dan perlu model baru yang lebih transparan serta akuntabel.
“Pengawasan Intelijen yang ada pada Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis. Reformasi Intelijen Indonesia mendorong adanya pemikiran mengenai model pengawasan yang lebih memadai,” ujar Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
Pengawasan yang Lebih Akuntabel untuk Intelijen Nasional
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, pengawasan terhadap intelijen memang tidak bisa sepenuhnya terbuka. Namun, prinsip akuntabilitas tetap harus dijaga untuk memastikan bahwa tata kelola intelijen tidak melenceng dari tujuan demokrasi.
“Meskipun pengawasan intelijen tidak sepenuhnya transparan, prinsip akuntabilitas tetap harus menjadi prioritas. Reformasi Intelijen Indonesia merupakan bagian dari kontrol demokratis,” kata Rizal.
Ia juga menambahkan bahwa tim pengawas intelijen harus diberikan kewenangan lebih dalam hal penyelidikan jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam praktiknya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas intelijen nasional dalam menghadapi tantangan global.
Perkembangan Kelembagaan Intelijen di Indonesia
Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason menyoroti perkembangan kelembagaan intelijen di Indonesia. Menurutnya, Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi akademik maupun adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis.
“Lembaga BIN saat ini semakin akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Reformasi Intelijen Indonesia mengakui penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi,” ungkap Rodon.
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Kesimpulan: Reformasi Intelijen Indonesia Butuh Langkah Konkret
Dari diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia harus berfokus pada peningkatan akuntabilitas pengawasan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia. Tanpa perbaikan di dua aspek ini, intelijen nasional akan sulit berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika global yang semakin cepat.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pakar dan akademisi, termasuk Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, Dr. Rizal Darma Putra, Dr. Aditya Batara Gunawan, Muhammad Haripin, Ph.D, Broto Wardoyo, Ph.D, Awani Yamora Masta, M.Si, Diyauddin, serta Andhika Dinata.
Baca juga berita terkait lainnya di IndoBerita.net untuk mendapatkan informasi terkini mengenai Reformasi Intelijen Indonesia dan kebijakan strategis lainnya di Indonesia.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Besar Dalam Tata Kelola Yang Perlu Diperhatikan
Sumber: Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen Di Indonesia
