PortalBeritaAntara.net menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi pembaca yang ingin tetap update dengan perkembangan terbaru

Reformasi Intelijen Indonesia dalam Memperkuat Pengawasan atas Lembaga Intelijen Negara

Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan

Diskusi mengenai Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.

Reformasi Intelijen Indonesia yang berkelanjutan, atau Reformasi Intilijen Indonesia, perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN). Reformasi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan, menurut Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie.

Dalam aspek operasional, standarisasi Threat-Based Intelligence menjadi krusial. BIN perlu mengadopsi model Threat-Based Intelligence agar dapat meningkatkan deteksi dini ancaman dan mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra.

Transisi kekuasaan antara Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto menyoroti pentingnya peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman. Situasi ekonomi yang tidak stabil menunjukkan perlunya optimalisasi fungsi intelijen dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.

Reformasi rekrutmen dan kultur intelijen juga perlu mendapat perhatian. Proses rekrutmen berbasis kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi, bukan sekadar kedekatan politik, harus diutamakan. Kultur intelijen yang mengutamakan kerahasiaan juga harus disesuaikan dengan keterbukaan informasi yang semakin meningkat.

Mekanisme pengawasan terhadap BIN perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga serta minimnya transparansi. Oleh karena itu, pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen dapat memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.

Rekomendasi dari diskusi ini sangat penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia, termasuk Penerapan Threat-Based Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen. Dengan adanya Reformasi Intilijen Indonesia, diharapkan sistem intelijen Indonesia dapat lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.

Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara