Teknologi semakin menjadi alat yang Iran andalkan untuk menegakkan aturan wajib hijab bagi perempuan. Dilaporkan bahwa Iran menggunakan drone, sistem pengenalan wajah, dan aplikasi pelaporan warga sebagai bagian dari upaya penegakan aturan tersebut. Salah satunya adalah aplikasi “Nazer” yang didukung pemerintah, yang memungkinkan warga dan polisi melaporkan perempuan yang dianggap melanggar aturan berpakaian.
Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), aplikasi “Nazer” memperbolehkan pengguna untuk mengunggah data kendaraan, lokasi, dan waktu ketika seorang perempuan tidak mengenakan hijab. Sistem ini akan memberi peringatan kepada polisi dan pemilik kendaraan yang melanggar aturan hijab secara real-time. Selain itu, drone di udara juga digunakan untuk memantau kepatuhan aturan hijab di Teheran dan wilayah selatan Iran.
Pengenalan wajah juga diterapkan di Universitas Amirkabir untuk mengawasi mahasiswi yang tidak mematuhi aturan. Meskipun RUU “Hijab dan Kesucian” ditangguhkan pada Desember 2024, aturan ini masih memicu kontroversi di Iran. Demikian pula dengan ancaman hukuman berat bagi pelanggar, termasuk hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda mencapai US$12 ribu atau sekitar Rp187 juta.
Protes yang besar dilakukan di Iran pada 2022 untuk menentang aturan wajib hijab dan masalah sosial-politik. Hal ini terjadi setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita 22 tahun dalam tahanan polisi moral Iran. PBB mencatat bahwa ratusan orang tewas dalam protes tersebut. RUU yang diajukan juga akan memperluas kewenangan aparat keamanan dalam menegakkan aturan hijab serta mengintensifkan penggunaan teknologi untuk mengawasi masyarakat.
