Mahasiswa Universitas Bahauddin Mudhary (Uniba) Madura, melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), mengeluarkan pernyataan sikap setelah lebih dari 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat dalam aksi di depan Gedung DPRD Sumenep. Pada kesempatan tersebut, mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan saat ini dan DPRD Kabupaten Sumenep agar lebih aktif dalam mengawal kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Korlap aksi, Jeky Soryadi, menyebut bahwa kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. BEM-KM Uniba Madura juga menentang revisi UU DPR RI No. 1 Tahun 2025 yang dinilai membatasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap legislatif. Selain itu, mereka menolak pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, evaluasi kinerja anggota dewan, dan menolak kebijakan yang merugikan rakyat. Aksi ini dikatakan sebagai ekspresi kegelisahan mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dengan harapan suara mereka didengar demi kesejahteraan rakyat. Tuntutan yang disuarakan termasuk penolakan pemangkasan anggaran pendidikan, transparansi dalam program makanan bergizi gratis, dan evaluasi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
