Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menegaskan bahwa pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri harus dilakukan segera. Hal ini penting untuk mengatasi tantangan keamanan yang semakin kompleks di Indonesia.
Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi sorotan dalam diskusi terbatas tentang perubahan yang diadakan di Universitas Bakrie, Jakarta. Menurut Rizal Darma Putra, pemisahan ini akan membantu memperjelas pembagian tugas dan mencegah tumpang tindih kewenangan.
“Pemisahan fungsi memastikan bahwa setiap lembaga memiliki fokus yang jelas dan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik,” katanya pada diskusi Senin (7/10/2024).
Pengawasan yang lebih baik terhadap lembaga intelijen seperti BIN juga menjadi topik utama. Pengawasan yang efektif dan transparan sangat penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas.
Muhammad Haripin dari BRIN menilai penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional sangat diperlukan agar koordinasi antar lembaga lebih efektif. Namun, ego sektoral masih menjadi hambatan dalam mencapai koordinasi yang baik.
Haripin juga menekankan perlunya pola rekrutmen dan pendidikan yang lebih profesional di sektor intelijen. Ia mengatakan bahwa perbaikan dalam sistem rekrutmen diperlukan agar lebih terbuka dan beragam.
Aisha Kusumasomantri, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, menyoroti pentingnya memperkuat intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Ia menekankan perlunya peran intelijen luar negeri yang lebih kuat.
Struktur kelembagaan BIN juga mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Erik Purnama dari ISDS mengatakan bahwa dominasi unsur militer dalam BIN tidak mendukung pengembangan intelijen yang lebih modern dan adaptif.
Para ahli sepakat bahwa restrukturisasi BIN harus mencakup pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, dan peningkatan pengawasan. Struktur kelembagaan juga perlu diperbaiki agar lebih inklusif dan mengurangi dominasi satu pihak.
Diskusi ini menyoroti pentingnya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional. Diharapkan restrukturisasi ini dapat menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional, modern, dan responsif terhadap ancaman yang berkembang.
