DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan memberi komentar mengenai penolakan Partai Gelora terhadap sinyal bergabungnya PKS dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “No comment ya,” kata Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Hingga saat ini, PKS belum menyatakan sikap apakah akan berkoalisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini berbeda dengan Partai Nasdem dan PKB yang sudah jelas mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
PKS bersama Nasdem dan PKB membentuk Koalisi Perubahan dengan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, yang berlawanan dengan Prabowo-Gibran yang mengusung tagline keberlanjutan.
Keputusan final PKS akan ditentukan dalam rapat Majelis Syura PKS. Namun, Mabruri belum bisa memastikan kapan rapat tersebut akan dilaksanakan.
Partai Gelora menolak PKS bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran karena sering menyerang pasangan tersebut selama kampanye Pilpres 2024.
Sekjen DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq menilai bahwa jika PKS bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), akan terjadi pembelahan antara elite PKS dan pendukungnya yang sering menyerang Prabowo-Gibran.
Pendukung PKS sering melakukan serangan negatif terhadap Prabowo-Gibran dan Jokowi dengan narasi ideologis selama kampanye. Salah satunya adalah narasi hubungan Nabi Musa AS dengan Firaun untuk menggambarkan Anies Rasyid Baswedan tidak berutang kepada Prabowo.
PKS memberikan sinyal ingin bergabung dalam koalisi Prabowo namun belum memberikan keputusan final. Meskipun tidak hadir dalam acara penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih, PKS masih berharap bisa melakukan silaturahim dengan Prabowo.
