REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto merespons kehadiran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam acara halal bihalal Partai Golkar. Dia mengatakan bahwa PDIP mendukung partai yang berlambang Ka’bah untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak.
“PDI Perjuangan sangat berkepentingan agar pemerintah saat ini tidak menghilangkan sejarah Partai Ka’bah yang selama ini menjadi sahabat PDIP,” kata Hasto di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/4/2024).
“Dalam rangka kelangsungan hidup sebagai partai Ka’bah, kami mendorong PPP untuk melakukan komunikasi politik karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghapus sejarah PPP tersebut,” tambahnya.
Ditanya apakah PDIP akan menerima jika PPP pindah ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hasto tidak menjawabnya. Dia hanya menyatakan bahwa partai berlambang kepala banteng tersebut mendukung upaya PPP dalam melakukan komunikasi politik.
“Jadi, kami mendukung langkah-langkah PPP dalam melakukan komunikasi politik. Karena pada pemilu sebelumnya ada pihak-pihak yang melakukan operasi politik untuk mendukung partai tertentu, termasuk PSI, yang membuat PPP tergerus, itu adalah hasil dari operasi politik,” ujar Hasto.
Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengatakan bahwa partainya merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mengenai kemungkinan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, dia menyatakan bahwa hal tersebut belum dibahas.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi pihak yang berlawanan. Karena Pemilu 2024 telah selesai dan pembangunan Indonesia ke depan memerlukan komitmen bersama.
“Kita harus bersama-sama untuk membangun Indonesia,” jawab Mardiono ketika ditanya apakah siap bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (15/4/2024) malam.
“Kita lihat nanti,” lanjutnya.
Saat ini, PPP belum membahas dan memutuskan sikap terkait koalisi atau oposisi terhadap Prabowo-Gibran. Partai Ka’bah masih fokus pada sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2024 di MK.
“Jadi, jika ada koalisi tentu akan dibahas nanti, untuk langkah ke depan akan kita bicarakan dengan pemerintahan yang baru,” kata Mardiono.
