Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang menolak menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel di tengah tekanan yang ada. Isu normalisasi hubungan RI-Israel muncul melalui pemberitaan media Israel baru-baru ini.
“Kami mengapresiasi Ibu Menlu (Retno Marsudi) yang dengan tegas menepis isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS akan terus mendukung dan mengawal sikap yang sejalan dengan konstitusi kita,” kata Jazuli dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/4/2024).
Jazuli berharap bahwa ketegasan Kemlu akan menjadi sikap yang bulat dan konsisten dari seluruh jajaran pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi karena isu normalisasi tersebut terkait dengan kemungkinan Indonesia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
“Tidak ada alasan bagi Indonesia untuk memnormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan Israel yang telah secara jelas melakukan penjajahan dan genosida terhadap rakyat Palestina,” ungkap Jazuli.
Sebagai anggota Parlemen Muslim Dunia, Jazuli juga menegaskan penolakan atas Israel sebagai bentuk amanat konstitusi yang mengamanahkan untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia.
“Israel dengan jelas menjajah bangsa Palestina, merebut tanah mereka, dan membantai warga sipil termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia. Normalisasi hubungan dengan penjajahan tersebut tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia,” tegas Jazuli.
Menurutnya, Indonesia selalu berdiri dengan tegak untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina hingga mereka meraih kemerdekaannya. “Indonesia akan selalu mendukung Palestina dan menolak penjajahan Israel,” tambah Jazuli.
Sebelumnya, Kemlu RI telah menepis anggapan tentang kemungkinan Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel demi bergabung dengan OECD. “Sampai saat ini, tidak ada rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah kekejaman yang terjadi di Gaza saat ini,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal.
Pihak Kemlu menegaskan bahwa sikap Indonesia tetap teguh dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. “Indonesia akan terus berada di garis depan untuk membela hak-hak bangsa Palestina,” tuturnya.
Terkait dengan keanggotaan Indonesia di OECD, Lalu menjelaskan bahwa prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang dan disiapkan dengan matang. Peta jalan keanggotaan Indonesia di OECD akan diadopsi pada bulan Mei mendatang, dengan persiapan yang harus dilakukan oleh Indonesia.
“Waktu yang dibutuhkan oleh setiap negara untuk selesai dalam proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda dan tergantung pada kesiapan negara masing-masing,” ujar Lalu.
