Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang melimpah, namun sebagian besar penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Situasi ini disebut sebagai Paradoks Indonesia.
Untuk memeriksa apakah pencapaian ekonomi Indonesia selama 30 tahun terakhir sudah baik atau belum, dapat dibandingkan dengan negara lain seperti Tiongkok dan Singapura. Sebagai contoh, perbedaan aktivitas ekonomi atau pendapatan domestik bruto (PDB) Tiongkok, dari tahun 1985 hingga 2019, adalah 46 kali lipat. Pada tahun 1985, PDB Tiongkok adalah USD 309 miliar, naik menjadi USD 14,3 triliun di tahun 2019. Sementara itu, ekonomi Singapura tumbuh 19,5 kali lipat, sedangkan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 13 kali lipat.
Banyak ahli ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok begitu cepat karena negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip kapitalisme negara. Hal ini berarti seluruh cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di sisi lain, Indonesia, meskipun prinsipnya hampir sama dengan kapitalisme negara ala Tiongkok, banyak mendelegasikan pengelolaan ekonomi kepada mekanisme pasar. Hal ini menyebabkan pengelolaan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan prinsip ekonomi negara sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Negara ini terjebak dalam sistem oligarki, di mana segelintir orang-orang super kaya menguasai perekonomian negara.
Pengelolaan kekayaan negara adalah keputusan politik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Keputusan politik yang keliru akan membuat rakyat semakin miskin, sementara keputusan yang tepat akan membuat rakyat semakin sejahtera. Dalam hal ini, penting bagi para pemimpin untuk memiliki kepemimpinan, kearifan, dan kehendak yang tepat. Indonesia harus segera mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit agar dapat keluar dari perangkap negara menengah. Kesalahan ekonomi di masa lalu harus dijadikan pembelajaran untuk menentukan gagasan haluan negara ke depan. Dalam perjuangan memperkuat ekonomi negara, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
