Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk menangani para pengungsi Rohingya bersama-sama pemerintah daerah dan UNHCR.
“Ya, saya telah memerintahkan Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah bersama-sama dengan UNHCR,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Senin (4/12/2023).
Diberitakan sebelumnya, kehadiran para pengungsi Rohingya ditolak oleh masyarakat setempat. Terakhir, lebih dari 100 pengungsi Rohingya kembali mendarat di pantai Le Meulee, Sabang, Aceh pada Sabtu (2/12/2023).
“Mereka (para pengungsi Rohingya) kebanyakan perempuan dan anak-anak, dan kondisinya lemah,” kata Miftah Cut Ade, ketua komunitas nelayan Aceh, dikutip laman Aljazirah.
Para pengungsi Rohingya tersebut berlayar dari Bangladesh pada awal November lalu. Seorang pengungsi bernama Deluarsah (19 tahun) mengatakan, mereka mengarungi lautan selama lebih dari 20 hari. “Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya,” ucapnya.
Deluarsah mengaku senang dapat mendarat di Aceh. Kendati demikian, kehadiran para pengungsi Rohingya dilaporkan ditolak oleh warga setempat. Menurut Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR), sejak 14 November 2023, sudah terdapat 1.075 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh.
Indonesia diketahui bukan merupakan negara penandatangan Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951. Hal itu membuat Indonesia tak memiliki kewajiban untuk menerima atau menampung pengungsi. Kendati demikian, beberapa organisasi hak asasi manusia (HAM) telah mendesak Indonesia agar membuka pintu bagi arus pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh.
Lembaga pemantau hak-hak pengungsi Rohingya, Arakan Project, mengungkapkan, banyak pengungsi Rohingya yang merasa putus asa dengan kondisi tempat penampungan mereka di Cox’s Bazar, Bangladesh. Hal itu yang mendorong mereka untuk melakukan perjalanan ke Malaysia atau Indonesia.
