TIGA calon presiden (capres) yang akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 telah memberikan gambaran mengenai arah kebijakan luar negeri mereka di CSIS Jakarta tanggal 7, 8 dan 13 November 2023 yang lalu. Tulisan ini memberikan penilaian (assessment) mengenai arah kebijakan luar negeri mereka dengan berdasar pada pidato dan tanya jawab dalam forum tersebut. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti: kejelasan operasionalisasi konsep yang mereka tawarkan, kejelasan arah kebijakan yang mereka tawarkan, dan keterukuran kebijakan yang mereka tawarkan. Meski demikian, tulisan ini tidak membandingkan pidato dan tanya jawab ketiga capres.
Anies Baswedan, strategi politik luar negeri capres nomor urut 1, disusun secara lengkap dari tataran visi dan diturunkan hingga operasionalisasi rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Anies membingkai kebijakan luar negerinya dengan konsep “kekuatan cerdas berbasis nilai” atau “value-based smart power”. Tawaran tersebut mendorong keterlibatan aktif Indonesia, baik negara maupun publik, untuk hadir, berpartisipasi, dan terlibat dalam berbagai isu internasional. Anies juga meletakkan pemikiran tersebut dalam konteks tantangan saat ini, seperti perlambatan ekonomi, urgensi krisis iklim, meningkatnya ketegangan global, serta regresi demokrasi. Langkah prioritas Anies diberikan pada pemulihan institusi negara melalui penyehatan demokrasi, memastikan kebebasan pers, dan pemberantasan korupsi. Fokus perhatian yang lebih khusus dia berikan di bidang ekonomi dengan mengusung strategi “kemajuan ekonomi berkeadilan” yang dijabarkan dalam strategi reindustrialisasi, pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, dan upaya navigasi pakta ekonomi yang mendukung kerja sama di antara negara-negara berkembang. Anies juga menawarkan strategi untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai daya tawar (leverage) Indonesia melalui akselerasi transisi energi sesuai keunggulan lokal, optimalisasi perdagangan karbon, diplomasi keadilan ekologis dan keadilan iklim internasional, kerja sama dalam isu keberlanjutan, serta transisi energi yang memanusiakan.
Prabowo Subianto nampak kuat dalam logika geopolitik. Dia mengawali paparannya melihat kembali posisi geografis Indonesia. Menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis, menurut Prabowo, Indonesia memiliki keuntungan sebagai salah sebuah titik yang banyak dilewati oleh rute perdagangan internasional. Prabowo menyebutkan prinsip “one thousand friends too few, one enemy too many” yang merefleksikan arah rencana strategi kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjalin hubungan baik dan meminimalisir konflik dengan negara-negara lain. Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan luar negerinya akan tetap berpegang kepada prinsip bebas-aktif dan tetap menjadikan Indonesia sebagai negara yang non-block dan non-aligned. Prabowo memastikan Indonesia akan tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar dan meyakini peran Indonesia sebagai jembatan antara kekuatan-kekuatan tersebut.
Ganjar Pranowo memaparkan lima rencana prioritas politik luar negeri Indonesia dalam merespon berbagai permasalahan global yang sedang terjadi, yaitu: menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, menciptakan kemandirian energi, membangun kedaulatan maritim, mendorong industrialisasi, dan memberikan perlindungan WNI. Dalam merumuskan rencana prioritas politik luar negerinya, Ganjar mengawali perhitungannya dari potensi yang Indonesia miliki sebelum membangun strategi-strategi untuk memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Terkait prioritas industrialisasi, misalnya, Ganjar melihat potensi Indonesia untuk menjadi pusat manufaktur alternatif di tengah-tengah fenomena perang dagang yang sedang terjadi di antara dua kekuatan ekonomi global.
